Kumpul Diskusi: Pemilu

Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Maret 2024

Update Real Count KPU: Prabowo Gibran Semakin Memantapkan Posisi

Real Count KPU Pemilihan Presiden 2024 pukul 02.00 WIB, Jum'at (1/3/2024). (Dok. KPU)

Kumpul Diskusi -

Opsi Hak Angket Dinilai Relevan dalam Upaya Mengakhiri Polemik Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Kumpul Diskusi - Dalam upaya menyelesaikan polemik dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024, Hak Angket bisa menjadi pilihan yang relevan, mengingat kondisi Mahkamah Konstitusi yang terjerat dalam masalah nepotisme dan dinasti politik.

Seperti yang kita ketahui bersama pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Peraturan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai akibatnya, Anwar Usman telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena terlibat dalam pelanggaran yang terkait dengan masalah nepotisme dan dinasti politik, yang menimbulkan kekhawatiran akan integritas lembaga peradilan.

Penggunaan hak angket atau interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menjadi subjek perdebatan yang intens dalam konteks penanganan pelanggaran pemilihan umum 2024 di Indonesia. Menurut penilaian dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus, penggunaan instrumen tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menyuarakan pendapat dan mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan integritas pemilu.

Berikut pernyataan Petrus Selestinus, "maka langkah politik PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS mendorong penggunaan hak angket menjadi langkah yang sangat tepat, urgent, strategis, dan konstitusional sehingga memerlukan dukungan publik yang meluas," ujar Petrus dalam siaran pers, Sabtu (24/2/2024).

Sabtu, 24 Februari 2024

Kawal Hak Angket untuk Memulihkan Integritas Demokrasi Indonesia

Hak Angket Kawal Demokrasi

Kumpul Diskusi - Kawal Hak Angket terus dilakukan oleh berbagai pihak sebagai respons terhadap indikasi dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Setelah pemilu 2024, timbul berbagai dugaan pelanggaran yang memicu reaksi emosional dan kemarahan di kalangan masyarakat.

Pihak yang menjadi tergugat seharusnya tidak perlu merasa cemas jika mereka yakin tidak bersalah. Mereka dapat melihat penyelenggaraan Hak Angket ini sebagai langkah konkret untuk menegakkan kebenaran dan memastikan keadilan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan ini bertujuan untuk segera menangani masalah yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pada tahun 2024 dan memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yaitu, Jusuf Kalla. Menurut beliau "Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," Ucap Jusuf Kalla dalam pernyataannya secara tertulis, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Tanggapan Jusuf Kalla Terkait Hak Angket

Menurut Jusuf Kalla (JK), Hak Angket bisa menjadi kesempatan bagi pihak yang menjadi tergugat untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu, sementara dari sudut pandang pihak penggugat, hal tersebut dapat mengurangi keraguan yang selama ini timbul dan memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.

Kawal hak angket merupakan instrumen yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Ini memungkinkan lembaga legislatif untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau badan-badan pemerintahan lainnya. Dengan memanfaatkan kawal hak angket, masyarakat dapat yakin bahwa pemerintah tidak di luar jangkauan hukum, dan keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Jumat, 23 Februari 2024

Tanggapan KPU dan Ahli Hukum Mengenai Usulan Hak Angket DPR yang Diajukan oleh Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo Mengusulkan Hak Angket DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Kumpul Diskusi - Ganjar Pranowo, sebagai salah satu calon presiden, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan Hak Angket sebagai langkah untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.

Usulan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap proses dan tahapan pemilu 2024 yang telah diselenggarakan oleh KPU RI, sehingga memunculkan kebutuhan kita untuk mendalami topik ini lebih lanjut.

Sebelum membahas inti permasalahan, penting untuk memahami konsep hak angket. Hak angket merupakan wewenang DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap memiliki dampak penting, strategis, dan meluas terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" dapat merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian.

Ganjar Pranowo menyampaikan usulnya dengan mengatakan, "Apabila DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024," demikian disampaikan Ganjar dalam keterangan tertulis pada Senin (19/2/2024).

Ganjar Pranowo mengusulkan kepada dua partai politik yang mendukungnya, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), agar menggunakan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu Presiden 2024.

Menyikapi usulan dari Calon Presiden nomor urut 3 tersebut, Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyatakan bahwa penggunaan hak angket tidak akan memiliki dampak atau membatalkan hasil pemilu, karena kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu berada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Terkait Hak Angket

Di sisi lain, pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menganggap bahwa usulan penggunaan hak angket DPR dalam konteks dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidaklah masuk akal atau dianggap absurd.

Fahri menyampaikan bahwa Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tegas menyatakan bahwa hak angket ditujukan untuk mengawasi lembaga eksekutif. Menurutnya, penyelesaian permasalahan terkait Pemilu seharusnya dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), ujar Fahri pada kamis, 22 Februari 2024.

Ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh anggota KPU, Idham Holik, bahwa Undang-Undang Pemilu telah dengan jelas mengatur prosedur penyelesaian segala permasalahan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Idham menyampaikan hal ini di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2/2024).

Kamis, 22 Februari 2024

PDIP Ajukan Penolakan Penggunaan Sirekap dan Penundaan Proses Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Surat Penolakan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berisikan penolakan terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap) dan keputusan KPU yang menunda proses rekapitulasi suara, menyebabkan keraguan terhadap integritas pemilu.

Surat dengan nomor 2599/EX/DPP/II/2024 tersebut ditandatangani ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada tanggal 20 Februari 2024. Surat tersebut diposting oleh salah satu akun di media sosial Twitter yang bernama @Murthadaone.

Postingan tersebut menimbulkan respons yang beragam dari pengguna internet yang dianggap kontroversial, sekaligus mencerminkan aspirasi mereka di tengah situasi demokrasi yang semakin tegang. berikut beberapa respons atas postingan tersebut:

Tanggapan tersebut menunjukkan reaksi dari kekecewaan netizen terhadap polemik yang sedang berlangsung dan menandakan tingginya perhatian publik terhadap isu dalam proses pemilu 2024 ini.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menginstruksikan seluruh KPU di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunda proses Rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024.

Menurut PDIP, terdapat perbedaan antara kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK. Oleh karena itu, menurut mereka, penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

Pada poin akhir surat tersebut, PDIP menegaskan perlunya melakukan audit forensik digital terhadap penggunaan alat bantu Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selanjutnya, hasil audit tersebut diharapkan dapat dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai langkah untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan keterbukaan KPU dalam mengelola Pemilu 2024.

Senin, 19 Februari 2024

Refleksi atas Tanggapan Mahfud MD dan Tantangan Terkait Proses Pemilu 2024

Mahfud MD memberikan pandangannya mengenai proses pemilu dan kontroversi seputar dugaan kecurangan

Setelah menghadiri acara pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Jakarta Pusat pada Sabtu (17/2/2024), Mahfud MD memberikan pandangannya mengenai proses pemilu dan kontroversi seputar dugaan kecurangan. Mahfud menegaskan bahwa lembaga konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu atau menginstruksikan pemungutan suara ulang jika terdapat bukti yang memadai yang menunjukkan adanya pelanggaran.

"Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap Pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang," ucap Mahfud MD. Mahfud MD menyatakan bahwa ia mengungkapkan hal tersebut pada saat pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari.

Pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD tentang dinamika Pemilu dan tudingan kecurangan telah memicu beragam tanggapan kontroversial dari masyarakat, terutama di platform media sosial seperti Twitter yaitu sebagai berikut:

Tanggapan-tanggapan ini mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan di dalam masyarakat terkait isu-isu politik dan demokrasi. Diskusi dan debat yang terjadi di media sosial merupakan bagian integral dari ruang publik yang dinamis, yang memperkuat partisipasi serta pemahaman kolektif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya pernyataan tersebut juga refleksi lebih dalam terkait perkembangan pemilu. Hasyim Asy'ari, dalam sebuah konferensi pers terkait, menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengumpulkan laporan dari berbagai tingkat administratif terkait kemungkinan adanya pemungutan suara ulang.

Dasar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana dijelaskan oleh Hasyim Asy'ari, adalah rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), yang melakukan peninjauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi membutuhkan pemungutan suara ulang. Rekomendasi ini kemudian diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk menentukan apakah langkah tersebut diperlukan atau tidak.

Minggu, 18 Februari 2024

Dugaan Kecurangan dalam Pemilu 2024: Menjaga Kehandalan Demokrasi Indonesia

ANTARA FOTO

Pemilihan umum 2024 telah menciptakan gelombang kontroversi dengan munculnya dugaan kecurangan yang menggoyahkan kepercayaan publik. Meskipun demokrasi kita dirancang untuk memberikan suara kepada warga negara, dugaan manipulasi dan pelanggaran telah menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pemilihan tersebut.

Salah satu dugaan utama adalah terkait dengan penghitungan suara yang diragukan. Sejumlah klaim telah muncul tentang ketidaksesuaian antara jumlah suara yang dilaporkan dan jumlah yang sebenarnya dicoblos. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah hasil pemilu mewakili kehendak sebenarnya dari para pemilih ataukah ada upaya untuk mengubah hasilnya.

Meskipun dugaan kecurangan ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran, penting untuk menanggapi mereka dengan bijaksana dan hati-hati. Proses hukum dan investigasi yang tepat harus dilakukan untuk menguji keabsahan klaim-klaim tersebut dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

“Presiden juga menekankan pentingnya mekanisme yang telah disediakan untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan ini”. Menurutnya, jika ada kecurangan yang terjadi di lapangan, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, apabila masalah tersebut masih belum terselesaikan, ada opsi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BPMI Setpres/Vico

"Presiden juga menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan aman”. Dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, sebagai bagian dari proses demokratis yang fundamental bagi negara ini. Presiden menyampaikan pendapatnya kepada media setelah menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sabtu, 17 Februari 2024

Kesalahan KPU dalam Mengkonversi Data Formulir C1 ke Sirekap : KPU Minta Maaf

Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan pidato menjelang hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Kantor Pusat KPU RI, yang terletak di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. (Sumber: ANTARA/Nadia Putri Rahmani).

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi signifikansi serta implikasi yang timbul dari kesalahan yang terjadi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengonversi data dari Formulir C1 ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang kemudian diikuti dengan permintaan maaf yang dilontarkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Insiden ini menyoroti kompleksitas dan pentingnya proses pemilu dalam menjaga integritas demokrasi sebuah negara.

"Hanya saja, kami di KPU juga adalah manusia yang rentan melakukan kesalahan seperti siapa pun," ujar Hasyim di kantor pusat KPU RI, yang terletak di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengekspresikan penyesalannya kepada masyarakat terkait kesalahan yang terjadi dalam transisi data dari Formulir Model C1-Plano ke dalam sistem Sirekap. Formulir C1-Plano sendiri merupakan dokumen kunci yang merekam hasil penghitungan suara dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia pada Pemilu 2024. Namun, proses konversi data ini mengalami kesalahan yang memengaruhi integritas dan keakuratan hasil pemilu.

Kesalahan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian dalam hasil pemilu, tetapi juga menggugah pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia dihadapkan pada tekanan untuk menjelaskan penyebab kesalahan dan memberikan jaminan bahwa langkah-langkah korektif akan segera dilakukan.

Pentingnya integritas dan transparansi dalam proses demokrasi menuntut KPU untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan transparan dalam menangani insiden ini. Tidak hanya itu, pihak KPU juga harus memastikan bahwa kesalahan semacam ini tidak terulang di masa depan, melalui peningkatan sistem dan pengawasan yang lebih ketat.

Reaksi publik terhadap kesalahan ini juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Masyarakat menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, permintaan maaf yang dilontarkan oleh Ketua KPU RI menjadi langkah awal yang penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, pemulihan sepenuhnya memerlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan transparansi, dan menguatkan integritas sistem pemilu.

Sebagai negara demokratis yang berkembang, Indonesia harus belajar dari insiden ini untuk terus meningkatkan proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.

Artitel Terkait : Memahami Pentingnya Pemilihan Umum : Memperkuat Demokrasi

Penting untuk diingat bahwa integritas proses pemilihan umum adalah fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat. Setiap kegagalan dalam proses ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menciptakan ketidakstabilan politik yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, KPU dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Langkah-langkah yang diambil setelah insiden ini akan menjadi penentu dalam membangun kembali kepercayaan publik dan menjaga integritas proses demokrasi di masa mendatang. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu yang ada, termasuk penggunaan teknologi dan prosedur konversi data, untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kesalahan serupa di masa depan.

Di tengah dinamika politik dan perkembangan teknologi, penyelenggaraan pemilu merupakan ujian nyata bagi kematangan demokrasi sebuah negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap tahap proses pemilihan umum dilakukan dengan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan demikian, cita-cita demokrasi yang inklusif dan berdaya tahan dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

Sumber :

Kompas TV

Selasa, 13 Februari 2024

Memahami Pentingnya Pemilihan Umum: Memperkuat Demokrasi!

Ilustrasi Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau yang kita kenal dengan Pemilu adalah landasan demokrasi, menjadi mekanisme fundamental di mana warga negara (masayarakat) menjalankan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka dan membentuk negara mereka menuju kesejahteraan. Saat kita menavigasi kompleksitas masyarakat modern, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu arti pemilihan umum dan dampak signifikan yang mereka miliki terhadap masa depan kolektif kita.

Pada dasarnya, pemilihan umum (pemilu) memberikan individu wadah untuk mengungkapkan suara mereka dan menjalankan hak mereka untuk memilih. Dengan tidak memandang latar belakang, etnisitas, atau status sosial ekonomi, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki bobot dan kesempatan yang sama dalam proses demokratis. Dengan ikut serta memberikan suara mereka, warga negara tidak hanya memilih perwakilan tetapi juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai isu-isu kritis yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Pemilihan umum juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas bagi mereka yang berkuasa. Pemimpin politik, menyadari kriteria penilaian yang akan datang oleh para pemilih, termotivasi untuk ikut serta demi kepentingan terbaik dari konstituen mereka. Melalui pemilihan umum yang teratur dan tersturktur, warga negara memiliki kekuatan dan andil untuk menuntut pertanggungjawaban dari perwakilan mereka atas tindakan dan keputusan mereka, memastikan transparansi dalam pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan pemicu perubahan besar, memberikan kesempatan bagi ide dan gagasan, kebijakan, dan kepemimpinan baru untuk muncul kedepannya. Mereka memungkinkan transisi kekuasaan yang damai dan mendorong adanya inovasi dalam pemerintahan. Dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum, warga negara dapat mengadvokasi perubahan dan berkontribusi terhadap kemajuan negara mereka, dan membentuk lintasan masa depannya.

Dalam masyarakat yang berbeda dan sangat beragam, pemilihan umum mempromosikan inklusivitas dan representasi. Mereka menawarkan dan memberikan platform untuk komunitas yang terpinggirkan untuk memiliki suara yang didengar dan kekhawatiran yang mereka alami sebelumnya dapat ditangani. Melalui tahapan pemilihan yang adil dan inklusif, negara dapat berusaha memperoleh representasi dan keberagaman yang lebih besar dalam lembaga pengambilan keputusan.

Keikutsertaan dalam pemilihan umum memperkuat andil kita sebagai warga negara dan mendorong rasa kebersamaan di antara kita. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik, mulai dari kampanye pendaftaran pemilih hingga relawan kampanye. Dengan terlibat dalam politik pemilihan, individu mengembangkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang isu-isu sosial dan menjadi anggota masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya guna.

Kesimpulan dari pemilihan umum lebih dari sekadar proses ataupun tahapan pemilihan pemimpin; kita adalah bukti nyata dari prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi warga. Dengan mengakui pentingnya pemilihan umum dan tidak pasif untuk terlibat dalam proses pemilihan, individu dapat memberikan andil terhadap kemajuan demokrasi, menegakkan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan, dan juga membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi-genarasi penerus nantinya. Saat kita merangkul kekuatan suara kita, mari kita ingat bahwa demokrasi berkembang pada saat warga negara diberdayakan untuk memberikan hak suara mereka untuk memilih dan menuntut pertanggungjawaban pemimpin mereka.

Kumpul Diskusi

Home

15

12

5

3